Paripurna Pembukan MP V

Ketua DPR RI Setya Novanto menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017.

Dijelaskan dalam pidatonya, bahwa dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dapat disampaikan bahwa terdapat 16 RUU yang masih dalam tahap penyusunan, baik yang berasal dari Alat Kelengkapan Dewan, maupun dari inisiatif Anggota.

Saat ini, Badan Legislasi sedang melakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan terhadap 4 RUU, yaitu;
1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan
4. RUU tentang Perkelapasawitan

DPR juga sedang melakukan pembahasan terhadap 23 RUU yang dibahas bersama oleh DPR dan Pemerintah.

Beberapa RUU di antaranya yang sangat diharapkan dapat diselesaikan pada masa sidang ini, yaitu;
1. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
4. RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri
5. RUU tentang Wawasan Nusantara
6. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan
7. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
8. RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
9. RUU tentang Kewirausahaan Nasional
10. RUU tentang Arsitek
11. RUU tentang Ekonomi Kreatif
12. RUU tentang Pertanahan, dan
13. RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Terkait dengan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diharapkan dapat diselesaikan pada akhir Bulan Mei 2017 ini. RUU tersebut sangat dibutuhkan karena akan menjadi pedoman Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019.

Dalam fungsi anggaran, pada masa sidang ini, Pimpinan meminta kepada komisi-komisi dan Badan Anggaran untuk fokus pada Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2018.

Pada Rapat Paripurna tanggal 19 Mei 2017 mendatang, Pemerintah akan menyampaikam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagai pedoman penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2018.

Dalam Masa Sidang ini, Badan Pemeriksa Keuangan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 kepada DPR RI. Hasil Pemeriksaan ini akan menjadi bahan masukan untuk Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016.

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada masa sidang ini, DPR akan melakukan serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap:
1. Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 2017-2022
2. Calon Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia 2017-2022
3. Calon Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2017-2022

Selain itu, Pada Rapat Paripurna sebelumnya, sesaat sebelum Pidato Penutupan Masa Persidangan IV tanggal 28 April 2017, DPR telah menyepakati pembentukan Panitia Khusus Angket tentang KPK. Pada kesempatan ini Pimpinan DPR mendorong agar proses selanjutnya segera ditindaklanjuti.

Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, DPR akan memfokuskan pengawasan pada ketersediaan sembilan bahan pokok, transportasi, Bahan Bakar Minyak dan Gas, serta pasokan listrik. Untuk itu, Pimpinan DPR meminta Alat Kelengkapan Dewan terkait untuk memastikan hal tersebut, termasuk dengan melakukan kunjungan spesifik ke pasar tradisional serta mengecek kesiapan bandar udara, stasiun, terminal dan pelabuhan.

Dalam peran diplomasi parlemen, DPR akan mengagendakan serta mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang/konferensi organisasi parlemen regional maupun internasional, yaitu:
1. Konferensi Global Legislative Openness pada tanggal 19 dan 20 Mei 2017 di Kiev-Ukraina
2. Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Staff and Financial Regulation tanggal 21-24 Mei 2017 di Abu Dhabi - Uni Emirat Arab
3. 2nd Meeting of Speakers of Eurasian tanggal 26-28 Juni 2017 di Seoul - Korea Selatan
4. AIPA Fact Finding Committe (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace tanggal 4-7Juli 2017 di Boracay - Filipina, dan
5. Penyelenggaraan Sidang the 9th AIPA Caucus tanggal 17-20 Juli 2017 di Fairmont Hotel - Jakarta.

Masa Persidangan V DPR RI , Tahun Sidang 2016-2017 , akan dimulai sejak hari ini, Kamis, 18 Mei 2017 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini. #ParipurnaDPR